Asumsi yang mendasari buku ini adalah bahwa demokratisasi Indonesia pada kenyataannya hanyalah sebuah proses panjang liberalisasi politik (hlm. ix). Sebagai proyek anti-otoritarianisme, dulu gerakan-gerakan demokratisasi punya tujuan tunggal, yakni menumbangkan rezim korup dan otoriter Orde Baru di bawah penguasa-nyaris-mutlak Soeharto. Setelah Soeharto jatuh, proyek demokratisasi berhasil membangun demokrasi elektoral dalam format negara liberal. Tapi rezim pasca Orde Baru mengalami dua kali pembajakan. Pertama oleh kalangan oposisi elitis yang kompromis – kaum elite yang kemudian membangun partai-partai untuk meraih kekuasaan mereka sendiri. Pembajakan elite ini menyebabkan kondisi untuk transisi ideal tidak pernah muncul.

Luky Djani & Olle Törnquist (2017), Dilemmas of Populist Transactionalism (Yogyakarta: PolGov) [Diterbitkan dalam bahasa Inggris] Mengapa Indonesia di akhir 2016 tiba-tiba menjadi begitu jauh dari "Model Solo"Jokowi dalam menegosiasikan kontrak sosial yang bahkan menghasilkan presiden mendukung perubahan? Mengapa dinamika Jakarta mengingatkan pada fenomena terpilihnya Donald Trump dan kemampuan politisi populis sayap kanan di Eropa yang meraih dukungan besar tidak saja dari kaum ekstrimis dan rasis tetapi juga dari kelas pekerja yang diabaikan? Jika ada, bagaimana masa depan politik populer?

Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia

Buku ini mengajak pembaca melihat demokrasi dan demokratisasi dari arah yang berlawanan, dengan melihat praktik-praktik kontekstual yang perlu dan bisa dilakukan dari berbagai penjuru untuk menjadikan kesejahteraan sebagai isu politik.

Ringkasan eksekutif awal asesmen demokrasi di Indonesia yang diselenggarakan oleh Survei Baseline Demokrasi PWD tahun 2013. Ringkasan laporan kasar dari survei ketiga ini diperkirakan akan dipublikasikan pada bulan Juli/Agustus 2015.