Survei Baseline Demokrasi

Peneliti utama: Prof. Olle Törnquist, Dr. Amalinda Savirani (Kand.), Hasrul Hanif, MA, Willy Purna Samadhi, MA, Dr. Eric Hiariej.

Survei baseline tentang perkembangan demokrasi menempati posisi pertama dalam agenda riset. Asesmen ini memungkinkan kita untuk memetakan lansekap demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Pertanyaan inti yang diajukan adalah bukan hanya tentang keadaan demokrasi, meskipun itu juga penting, namun juga masalah dan peluang untuk mengembangkan demokrasi yang lebih riil dan substantif. Atau dalam perkataan lain, membantu tujuan demokrasi sebagaimana yang didefinisikan oleh Beetham (1999) dalam istilah yang diterima khalayak luas tentang kontrol popular atas urusan publik di atas basis kesetaraan politik. Asesmen ini juga menyoroti isu-isu kritis yang perlu dianalisa secara lebih rinci dalam studi-studi tematik yang khusus. Lebih jauh, kami berharap agar dapat mengambil manfaat dari keterlibatan dalam komparasi yang kuat dan konsisten proses dalam demokratisasi dari masa ke masa dan di antara konteks-konteks di negara-negara lain di Global South dan juga, misalnya, di Skandinavia.

Kami tidak memulai dengan menyusun kerangka kerja analisa dan kumpulan pertanyaan yang baru. Kerangka kerja yang dibangun dan diaplikasikan oleh Demos/UiO di tahun 2003/2004 dan 2007 (Priyono dkk. 2007; Samadhi dan Warouw, eds. 2009) pada dasarnya adalah panduan yang berguna untuk asesmen terhadap standar hak-hak dan institusi-institusi yang sangat penting dan kemauan dan kapasitas para aktor vital untuk menggunakan dan mendukungnya. Asesmen standar institusi didasarkan pada pemisahan oleh David Beetham (1999) antara tujuan-tujuan dan sarana-sarana demokrasi: sebaik apa institusi mendorong demokrasi? Dengan tambahan tertentu yang ikut mempertimbangkan sebaran dan cakupan institusi dan juga menyertakan institusi-institusi informal, maka hal ini bisa dikatakan cukup berhasil. Fokus tambahan pada para aktor dan kapasitas mereka berasal dari teori-teori organisasi sosial dan politik dan pada gilirannya relasi-relasi kekuasaan. Dan sebagaimana politik dan kebijakan para aktor juga kapasitas mereka untuk menggunakan dan mendukung atau mengabaikan hak-hak dan institusi-institusi, sebagian besarnya adalah terletak pada relasi kekuasaan, dan ini tentu saja merupakan aspek kunci dalam survei baru tersebut.

Terlepas dari kualitas dalam skema terdahulu, tindak lanjut karya Demos/UiO tetap dipandang sangat penting. Pertama, survei tersebut telah dilaksanakan dua kali (2003/2004 dan 2007), dan hasilnya juga sudah dipublikasikan dan diterima oleh publik. Dengan berpegang pada dimensi dasar survei terdahulu, maka proyek PWD memiliki kesempatan yang unik untuk melacak proses demokratisasi dan untuk membahas pro dan kontra. Sebagaimana yang berlaku di banyak negara lain, kemampuan untuk memetakan dan menganalisa perubahan dari waktu ke waktu tentunya adalah sangat penting untuk pengembangan kebijakan yang baik.

Kedua, sementara ini kami sedang bekerja sama dengan UiO (dan para tokoh kompeten yang menyelenggarakan survei-survei terdahulu di Demos) yang memungkinkan kami menarik manfaat dari hasil yang sudah ada, juga melakukan improvisasi terhadap kerangka kerja dan pertanyaan-pertanyaan spesifik survei untuk memperluas dimensi-dimensi kekuasaan dan kesejahteraan dalam proyek PWD.

Ketiga, survei Demos/UiO selain disebut sebagai survei pakar juga survei yang berorientasi aksi. Informasi diperoleh dari para aktivis pro-demokrasi terkemuka yang turut berdedikasi pada penyebarluasan dan pemanfaatan hasil-hasil tersebut demi kelanjutan perkembangan demokrasi. Strategi ini adalah juga mendasar bagi Proyek PWD, yaitu penggunaan produk pengetahuan disiplin akademis untuk menyumbang pada diskursus dan proses aktual demokratisasi. Sebagaimana yang berlaku dalam survei-survei terdahulu, kerja-kerja intensif kemudian diperlukan untuk melibatkan dan melatih para informan kunci yang andal dan juga para asisten lokal di penjuru negeri.

Tidak terdapat upaya untuk melakukan agregasi informasi pada berbagai indikator dan untuk mengkonstruksi indeks-indeks yang berubah-ubah, dan hal ini telah menjadi begitu umum dalam asesmen-asesmen arus utama. Agregasi dan pembobotan data apapun harus didasarkan pada teori-teori yang komprehensif dan bersaing tentang demokratisasi.

Perhatian khusus juga diberikan pada sejumlah kondisi-kondisi penting untuk demokrasi yang cenderung kurang diperhatikan dalam skema asesmen arus utama. Yang satunya adalah definisi jelas untuk demos (rakyat) yang memakai dua perspektif: (i) demos dalam definisi resmi versus identitas politis aktual untuk masalah-masaah yang menjadi pertimbangan bersama dan (ii) konstruksi sosial-politik demos. Dalam kedua kasus tersebut, kita tentunya harus mempertimbangkan bahwa demos dalam suatu demokrasi mensetarakan konstruksi para anggotanya yang secara politik setara dalam suatu komunitas politik. Isu penting serupa lainnya adalah bahwa apa yang disebut sebagai urusan publik harus dikontrol oleh rakyat/warga Negara atas dasar persamaan politik.

Survei ini juga memperhitungkan sejumlah sarana demokrasi yang bukan bagian dari model demokrasi liberal konvensional tapi memainkan peran penting misalnya dalam model demokrasi sosial, termasuk representasi berbasis kepentingan. Agar tidak berlebih membebani survei baru ini dengan terlalu banyak dimensi dan pertanyaan, kami memilih untuk lebih memberi fokus umum (dilengkapi oleh indikator-indikator kontekstual) pada lima belas jenis sarana untuk membantu perkembangan demokrasi berikut:

• Tata kelola sejalan dengan hukum internasional dan konvensi PBB;
• Aturan main (the rule of law):
• Keadilan yang setara,
• Hak sipil dan hak asasi manusia, termasuk hak-hak sosial dan ekonomi;
• Kebutuhan dan pendidikan dasar, termasuk hak warganegara dan demokrasi;
• Representasi politik demokrasi melalui partai dan pemilihan (election);
• Saluran-saluran terlembagakan untuk representasi berbasis kepentingan dan isu;
• Partisipasi warganegara berbasis hak-hak konstitusional dan hukum;
• Desentralisasi demokrasi tanpa mengorbankan kesetaraan hak-hak warganegara;
• Kendali demokrasi terhadap penggunaan kekerasan (termasuk aparat swasta);
• Tata kelola yang transparan, imparsial dan akuntabel;
• Kemandirian pemerintah dan kapasitasnya untuk menjalankan keputusan;
• Kebebasan dan akses ke diskursus publik, kebudayaan, akademia;
• Masyarakat sipil demokratis.

Para aktor dan politik dan kebijakan mereka

Dalam asesmen sebelumnya, fokus tambahan diletakkan pada mengidentifikasi aktor-aktor dominan dan alternatif yang terpenting dan kemudian menanyakan mereka bagaimana mereka berelasi dengan sarana-sarana institusional demokrasi. Hal ini adalah sangat penting dalam menilai sejauh mana para aktor berbeda bermain sesuai aturan atau setidaknya mencoba untuk menyesuaikan diri dengan aturan. Dalam asesmen PWD selain kami harus melakukan hal yang sama, kami juga memperhatikan proses dan dinamika yang ada dengan memperhatikan politik dan kebijakan para aktor. Hal ini dilakukan agar dapat lebih baik mendeskripsikan dan menjelaskan apakah dan sepasti apa para aktor akhirnya mendominasi dan menyesuaikan sebagian sarana demokrasi untuk kepentingan mereka sendiri.

Kapasitas aktor

Inovasi utama dalam asesmen sebelumnya adalah mengumpulkan data tentang kapasitas politik (kekuatan) aktor untuk menghindari, menyalahgunakan, menggunakan dan mendorong sarana institusional demokrasi sesuai dengan lima variabel dasar yang disarikan dari teori-teori utama tentang relasi kuasa dan pergerakan politik dan sosial. Proyek PWD menindaklanjuti hal ini dan setelahnya menambahkan sejumlah perbaikan sehubungan dengan dinamika proses yang terlibat. Dimensi-dimensi utamanya adalah sebagai berikut:

• Eksklusi dan inklusi politik;
• Kemampuan mentransformasi modal ekonomi, sosial, kebudayaan dan koersi menjadi otoritas, yaitu kekuatan politik;
• Kapasitas untuk merubah keprihatinan privat menjadi masalah politis publik;
• Kapasitas dalam memobilisasi dan mengorganisir dukungan untuk tuntutan dan kebijakan;
• Kemampuan untuk menggunakan sarana-sarana yang ada untuk partisipasi dan representasi, mereformasi sarana tersebut dan mengembangkan yang baru.

Dinamika politik dominasi, perlawanan dan upaya pada alternatif-alternatif dalam proses demokratisasi – fokus khusus pada representasi

Kelemahan terbesar kerangka kerja analitis dan kajian asesmen sebelumnya adalah kurangnya informasi bukan hanya untuk memetakan dan menganalisa variabel-variabel penting namun juga bagaimana mereka saling terhubung dalam proses dan dinamika politik. Hal ini khususnya sangat berpengaruh, karena tanpa pengetahuan tentang dinamika politik, kita hanya mampu mengarahkan pada kemajuan dan kekurangan demokrasi, dan bukannya membahas mengapa sesuatu telah terjadi dan (bahkan yang lebih penting) bukannya mengarahkan pada apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Kajian-kajian mengenai proses dan dinamika tidak bisa sekomprehensif survei umum. Fokus harus dibatasi. Dalam kajian PWD fokusnya adalah masalah utama demokratisasi yang diidentifikasi dari survei-survei sebelumnya, yaitu: miskinnya representasi populer. Beberapa kesimpulan dihasilkan terkait hal ini dan butuh kajian ulang untuk melihat apa saja yang sudah berlaku sejak tahun 2003 sampai 2007. Salah satu kesimpulannya adalah dominasi elit dan marjinalisasi representasi independen bagi kepentingan masyarakat kelas menengah dan ke bawah. Kesimpulan lain adalah predominasi oleh yang dianggap sebagai tekanan dan kelompok-kelompok lobby liberal dan pentingnya kontak dan jejaring personal dengan mengorbankan bentuk-bentuk representasi kepentingan yang dilembagakan. Lainnya lagi adalah polisentris atau karakter partisipasi yang memecah belah dan representasi terkait di mana sangat tidak jelas masyarakat/warga negara apa yang seharusnya mengendalikan urusan-urusan publik apa dalam kaitannya dengan teritori, sektor dan isu. Selain itu, tentu saja, dilema representasi akan dikaji dengan memberi perhatian khusus pada apakah dan bagaimana berbagai aktor penting direpresentasikan dan mencari representasi dalam relasinya dengan isu-isu kekuasaan, kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan. Titik acuan untuk fokus analisa khusus ini telah dikembangkan dalam antologi Rethinking Popular Representation (Törnquist, Webster dan Stokke, 2009) dan dalam Törnquist 2011.

1. Proyek dan strategi dalam demokratisasi: Sambil menguji masalah-masalah representasi, proyek PWD sekaligus secara khusus memperhatikan dinamika berbagai proyek politik, strategi dan praktek yang terlibat.
2. Dari penelitian ke rekomendasi: Setelah mengidentifikasi problem-problem institusi demokrasi, keseimbangan kuasa dan dinamika proyek dan strategi dalam demokratisasi, tantangan dan akarnya dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman dalam konteks dengan dilema serupa dan cara-cara yang lebih berhasil mengatasinya. Hal ini memberi basis untuk rekomendasi berbasis riset ilmiah yang transparan bagi politik demokrasi transformatif guna melawan dalil yang makin marak bahwa demokratisasi Indonesia adalah prematur dan bahwa ada kebutuhan untuk kepemimpinan yang lebih kuat untuk membangun institusi yang lebih kuat.
3. Operasionalisasi dan pelatihan: perhatian lebih diberikan untuk workshop-workshop persiapan dengan tim, mitral lokal dan informan kunci untuk menyusun indikator dan pertanyaan untuk survei dan juga untuk melatih para mitra lokal.

Mengidentifikasi Masalah dan Peluang Demokratisasi di Indonesia

Tujuan umum survei ini adalah memikirkan kembali dan menganalisa masalah dan peluang demokratisasi di Indonesia sekitar lima tahun setelah asesmen sebelumnya di tahun 2007. Apa saja kontinuitas dan perubahan yang terjadi? Apa saja kemajuan dan kemundurannya? Apa yang telah terjadi khususnya terkait kesimpulan besar tentang masalah dan peluang yang diidentifikasi tahun 2007 (dan 2003/2004)? Apa khususnya yang telah berevolusi sehubungan dengan masalah-masalah representasi popular yang dibutuhkan untuk memungkinkan kebijakan menuju pertumbuhan berbasis kesejahteraan yang berkelanjutan? Bagaimanakah temuan-temuan ini bila dibandingkan dengan trend di tempat-tempat lain di Global South? Dalam perspektif komparatif, politik transformasi demokrasi apa yang mungkin dapat direkomendasikan? 

Sebagai tambahan, survey ini sangat penting sebagai fondasi dalam kaitannya dengan data, pengetahuan dan pembelajaran untuk perluasan kajian-kajian demokrasi yang lebih spesifik dan tematik. Survei ini juga akan membantu mengidentifikasi isu-isu dan masalah-masalah spesifik yang akan membutuhkan kajian-kajian khusus tersebut; dan juga menghasilkan basis data dan kesimpulan-kesimpulan yang dapat dipakai juga sebagai kajian-kajian tambahan dan proses-proses pembuatan kebijakan.

Hasil  yang diharapkan

Hasil yang diharapkan dari survei-survei tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, pemuktahiran status demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Kedua, menghasilkan pengetahuan baseline tentang masalah dan peluang mempromosikan demokrasi yang lebih riil dan substantif untuk para akademisi, pelajar, pakar, jurnalis, politisi dan aktivis. Ketiga, identifikasi dan spesifikasi khususnya isu-isu penting yang mengundang kajian-kajian lebih terinci yang sebagiannya dapat dilaksabakan selama pendidikan Master dan Doktoral. Keempat, produksi gambaran yang lebih jelas mengenai apakah dan bagaimana politik demokrasi transformatif dapat memfasilitasi (i) perbaikan representasi popular dan (ii) pembangunan berkelanjutan yang berbasis kesejahteraan. Kelima, ketersediaan pengetahuan yang bisa diandalkan mengenai masalah-masalah kekuatan dan kesejahteraan demokratisasi menjelang pemilihan tahun 2014.

Lokasi penelitian: Nasional.

Survey dilakukan dalam skala nasional namun dengan fokus khusus pada sejumlah besar konteks politik lokal yang representatif dan signifikan (level kabupaten) dan sejumlah institusi untuk ‘tata pemerintahan pusat’.