Kajian Tematis Rejim Lokal

Peneliti utama: Prof. Dr. Purwo Santoso, MA, Novadona Bayo, MA

Indonesia punya banyak ragam pengaturan kelembagaan (institutional set-up), di mana tiap pengaturan kelembagaan mewujudkan sebuah struktur relasi kuasa tertentu. Dalam banyak kasus, pengaturan kelembagaan bersifat informal namun sangat berpengaruh dalam membentuk politik lokal. Tiap lokalitas diberkahi oleh pengaturan kuasa atau rejim tertentu. Rejim-rejim lokal bervariasi dari tempat ke tempat dan dari masa ke masa. Permasalahannya di sini bukan sekedar keberagaman rejim lokal, melainkan perbedaan potensi dan tantangan lokal dalam hal membuat demokrasi lebih jauh berakar di dalam negeri. Memperdalam demokrasi pastinya membutuhkan penilaian yang hati-hati terhadap demokrasi lokal.

Pentingnya pengaturan kelembagaan yang koheren dan berskala nasional bukanlah alasan yang bisa dipakai untuk mengabaikan eksistensi dan keberfungsian rejim lokal tertentu. Proses desentralisasi yang meluas dan pesat di dalam negeri semakin menonjolkan pentingnya rejim lokal. Agaknya setiap keberhasilan dalam mengkonsolidasi demokrasi secara nasional mensyaratkan pemahaman yang jelas akan ragam karakteristik dan keberfungsian rejim yang sedang dipermasalahkan, dan dengan demikian asesmen tiap rejim lokal pada dua aspek ini adalah penting. Asesmen bukan saja akan memungkinkan pemetaan potensi dan tantangan demokratisasi di setiap lokalitas, namun juga memastikan bahwa pengaturan berskala nasional dapat mengakomodasi keunikan yang ada. Pentingnya melakukan asesmen rejim lokal masih belum menjadi isu yang diartikulasikan ke dalam dua hal. Pertama, kelaziman pemahaman formalistik dengan asumsi yang menyesatkan bahwa demokratisasi adalah proses yang bersifat top-down dan  bukannya bottom-up. Asumsi ini membuat kita mempercayai pandangan bahwa perubahan aturan di pemerintah nasional akan secara otomatis dan efektif mengarah pada perubahan implementasi di tingkat lokal. Kedua, adanya kepercayaan berlebihan bahwa pemberian hak asasi manusia, khususnya hak-hak politik dalam bentuk paket-paket aturan, akan dengan sendirinya mengarah pada efek yang diharapkan yaitu pelembagaan nilai-nilai dan praktek-praktek demokrasi.

Kajian ini juga melanjutkan tradisi penelitian mengenai politik lokal di UGM. Program pasca sarjana untuk politik lokal dan otonomi daerah di universitas ini telah menjadi lembaga yang dikenal luas dan telah mendatangkan banyak mahasiswa dari seluruh Indonesia dan luar negeri yang tertarik mempelajari politik lokal di Indonesia. Kami akan memperkaya metode asesmen demokrasi dengan kategori analisa tambahan institusi demokrasi. Hal ini dilakukan untuk menemukan kaitan antara representasi dan partisipasi. Selain isu demokrasi berbasis hak, kajian ini juga akan meletakkan analisa-analisa tersebut dalam perspektif pencapaian kesejahteraan sosial, yang adalah penting di negara seperti Indonesia.

Memperdalam Demokrasi dari Bawah

Untuk mencapai sasaran utama penelitian ini, maka penelitian akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Menganalisa rejim lokal yang ada di daerah-daerah tersebut terkait bagaimana tiap daerah berespon terhadap proses demokratisasi dan pengaturan yang dirancang oleh pemerintah nasional.
2. Mengidentifikasi potensi dan tantangan untuk memperdalam demokrasi dalam ragam konteks lokal.

Hasil utama yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberi sumbangsih pada perjuangan untuk memperdalam demokrasi yang sesuai dengan konteks yang beragam di Indonesia. Khususnya, hasil dari penelitian ini akan menjadi informasi untuk agenda demokratisasi di masa depan terutama di tingkat lokal untuk menjadi pertimbangan yang tepat bagi keunikan ragam konteks lokal di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan juga bahwa upaya melembagakan demokrasi di tingkat lokal akan memberi peran lebih luas dari publik lokal itu sendiri demi mengembangkan rejim demokrasinya sendiri.